Batammediaindonesia.com, Jakarta – Komitmen Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam memperkuat keterbukaan informasi publik mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, bersama jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) ke Kantor KIP di Jakarta, Rabu (12 – 08 – 26).
Rombongan BP Batam diterima Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KIP, Edi Purwanto, serta Komisioner Bidang Regulasi KIP, Rini Purwandari. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi sekaligus bertukar gagasan mengenai pengelolaan informasi publik yang transparan, inklusif, dan semakin adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Ariastuty mengatakan, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi momentum untuk memperkenalkan BP Batam beserta jajaran pejabat struktural yang baru, tetapi juga menjadi kesempatan penting untuk memperoleh masukan dan membahas berbagai langkah progresif dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
“Kehadiran kami di Komisi Informasi Pusat ini selain untuk memperkenalkan BP Batam dan jajaran pejabat struktural yang baru, juga untuk mendapatkan masukan dan bertukar pikiran mengenai langkah-langkah progresif yang dapat kami lakukan,” ujar Ariastuty.
Komitmen tersebut sejalan dengan capaian BP Batam yang sebelumnya berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif kategori Lembaga Non Struktural dengan nilai 96,90 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Meski telah memperoleh capaian tinggi, BP Batam memastikan prestasi tersebut bukan menjadi titik akhir. Penguatan tata kelola informasi terus dilakukan agar keterbukaan informasi tidak hanya memenuhi aspek penilaian, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin berhenti pada capaian yang sudah ada, tetapi ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di BP Batam,” tambahnya.
Apresiasi juga disampaikan KIP terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan BP Batam. Edi Purwanto menilai, langkah BP Batam dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) internal menunjukkan keseriusan dalam menjaga konsistensi penerapan keterbukaan informasi.
Tidak hanya dari sisi tata kelola, BP Batam juga terus melakukan penyempurnaan pelayanan melalui digitalisasi serta pemenuhan kebutuhan layanan informasi bagi masyarakat, termasuk pemohon penyandang disabilitas.
Menurut Edi, berbagai langkah tersebut menjadi indikator bahwa BP Batam terus berupaya menghadirkan layanan informasi publik yang lebih mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BP Batam, khususnya berbagai inovasi dan upaya yang telah disiapkan dalam menghadapi penilaian keterbukaan informasi publik,” kata Edi.
Pertemuan BP Batam dan KIP tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam membangun tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel. Dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas PPID, serta pelayanan yang semakin inklusif, keterbukaan informasi diharapkan mampu menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Bagi BP Batam, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, responsif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
