Batammediaindonesia.com, Jakarta– Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan melalui sinergi bersama Ombudsman Republik Indonesia (RI). Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan di Batam berjalan semakin transparan, efektif, responsif, dan akuntabel, sekaligus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Upaya memperkuat sinergi tersebut ditandai dengan kunjungan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, ke Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (13 – 08 – 26). Dalam kunjungan tersebut, Ariastuty hadir bersama jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR).
Rombongan BP Batam disambut langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran di ruang rapat Ombudsman RI. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarlembaga sekaligus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta upaya menciptakan iklim yang semakin kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha di Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmadi menyampaikan bahwa Ombudsman RI terus memantau perkembangan berbagai persoalan yang terjadi di Batam. Pemantauan tersebut dilakukan melalui kondisi dan dinamika di lapangan sebagai bagian dari fungsi Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, pengawasan bukan semata-mata dimaknai sebagai upaya mencari kekurangan dalam pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong terjadinya perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antara BP Batam dengan Ombudsman RI dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan dan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ombudsman RI juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam. Termasuk di antaranya penertiban di sejumlah sektor yang dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola serta memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Rahmadi menegaskan, Ombudsman RI memiliki komitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun mendatang, terutama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, efektif, dan efisien.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujar Rahmadi.
Ia menilai penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat maupun dunia usaha. Pelayanan publik yang semakin baik, jelas, dan memiliki kepastian juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan investasi di Batam.
Sebagai kawasan yang memiliki posisi strategis dan menjadi salah satu pintu masuk investasi, Batam membutuhkan sistem pelayanan publik yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat serta para pelaku usaha. Kepastian tersebut mencakup proses pelayanan, keterbukaan informasi, efektivitas birokrasi, hingga kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan.
Rahmadi juga mendorong agar pertemuan tersebut tidak berhenti pada komunikasi dan pertukaran pandangan semata. Menurutnya, diperlukan langkah nyata yang dapat diterapkan secara bersama-sama untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan publik di Batam.
“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” pungkas Rahmadi.
Sementara itu, Ariastuty Sirait menyambut positif semangat kolaborasi yang disampaikan Ombudsman RI. Ia mengatakan, kunjungan BP Batam merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga.
Menurut Ariastuty, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi BP Batam untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari Ombudsman RI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.
Ia menjelaskan, BP Batam memahami bahwa berbagai isu yang disampaikan Ombudsman merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses evaluasi serta pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan.
BP Batam, lanjutnya, terus berupaya menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembenahan tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga bagaimana masyarakat dan pelaku usaha dapat merasakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, terbuka, responsif, serta memberikan kepastian.
“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Kami tidak melihat masukan dan pengawasan sebagai koreksi semata, tetapi sebagai energi untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” tegas Ariastuty.
Ia menambahkan, masukan dari Ombudsman menjadi bahan penting bagi BP Batam untuk melihat kembali berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang selama ini telah berjalan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu lembaga dalam mengidentifikasi ruang perbaikan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kolaborasi antara BP Batam dan Ombudsman RI juga diharapkan mampu membangun pola komunikasi yang semakin terbuka. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan pelayanan publik dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui langkah yang terukur.
Ariastuty menilai, peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diterima, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hal tersebut pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi.
“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” tutup Ariastuty.
Pertemuan BP Batam dan Ombudsman RI tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus pembenahan pelayanan publik di Batam. Sinergi yang dibangun diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi dan perbaikan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan tata kelola yang semakin transparan, pelayanan yang responsif, serta kepastian bagi dunia usaha, Batam diharapkan mampu terus berkembang sebagai kawasan yang tidak hanya memiliki daya tarik investasi, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
