Batammediaindonesia.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh ditentukan oleh perasaan pribadi, melainkan harus berpijak pada kepentingan rakyat dan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14 – 08 – 26).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Namun, Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Prabowo bahkan meminta secara langsung Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut persoalan tersebut.
“Saya sadar saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat Polri tahu,” lanjutnya.
Prabowo mempertanyakan keberadaan 1.000 tambang ilegal tersebut jika aktivitasnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
“Masak 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, jabatan dan pangkat yang diberikan negara harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” tegasnya.
Tak hanya meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan, Prabowo juga menyinggung persoalan penyelundupan serta meminta kementerian dan lembaga terkait menjalankan tugas pengawasan sesuai kewenangannya.
Presiden meminta Menteri Keuangan turut mengusut aspek yang berkaitan dengan Bea Cukai, sementara Bakamla diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan di wilayah perairan.
“Dan Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Dan Bakamla, tugasmu itu jaga penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya menyoroti persoalan tambang ilegal, tetapi juga meminta adanya pengawasan yang lebih serius terhadap kemungkinan aliran hasil pertambangan ilegal dan aktivitas penyelundupan.
Prabowo menegaskan bahwa kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kedekatan dengan bawahan.
“Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” kata Prabowo.
Presiden kemudian kembali menegaskan instruksinya kepada Panglima TNI dan Kapolri agar persoalan tersebut diusut.
Sorotan terhadap 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung ini menjadi salah satu bagian penting dalam Pidato Kenegaraan Prabowo pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Presiden menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan seluruh aparat maupun pejabat yang diberikan kewenangan harus mampu menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat dan negara.
Sumber: Yt SekretariatPresiden
