Batammediaindonesia.com, Jakarta – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,44 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan investasi, memperkuat infrastruktur modern, serta mendorong pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang inklusif dan berdaya saing.
Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan BP Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31 – 08 – 26).
RDP tersebut dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama para Anggota/Deputi BP Batam serta jajaran terkait.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra itu, BP Batam memaparkan arah pembangunan KPBPB Batam pada 2027 dengan mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pagu anggaran BP Batam untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun. Nilai tersebut sama dengan pagu indikatif yang sebelumnya telah ditetapkan.
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam RDP tersebut.
Amsakar menjelaskan, dalam struktur anggaran tersebut terdapat rekomposisi sebesar Rp131,26 miliar. Anggaran itu sebelumnya telah mendapat persetujuan Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026.
Rekomposisi tersebut ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru sekaligus pembangunan berbagai infrastruktur yang dinilai dapat menunjang peningkatan investasi di kawasan Batam.
Untuk merealisasikan arah pembangunan tersebut, pagu anggaran BP Batam 2027 akan disalurkan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola kelembagaan, tetapi juga mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan strategis Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi yang memiliki posisi penting dalam mendukung pertumbuhan investasi nasional.
Selain membahas belanja dan program kerja, BP Batam juga menyampaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
Target PNBP tersebut bersumber dari unit-unit penghasil dan badan usaha yang berada di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP BP Batam pada 2027 ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Menurut Amsakar, dukungan Komisi VI DPR RI menjadi salah satu bagian penting agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi Batam.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Pembahasan tersebut kemudian ditutup dengan penerimaan penjelasan Komisi VI DPR RI terhadap pagu anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi penyusunan rencana anggaran yang disampaikan BP Batam. Ia berharap anggaran tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan Batam pada tahun mendatang.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” ujar Andre.
Dengan pagu Rp2,44 triliun tersebut, BP Batam menempatkan penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan strategis sebagai bagian penting dari agenda 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing Batam sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
