Batammediaindonesia.com, Bintan – Menjaga keamanan bukan hanya soal merespons gangguan setelah terjadi, tetapi bagaimana setiap potensi kerawanan mampu dideteksi dan dimitigasi sejak dini. Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam Gelar Operasional Semester I Polda Kepulauan Riau Tahun 2026 yang turut dihadiri Kapolresta Barelang di Holiday Inn Resort Bintan Lagoi, Kamis (10 – 09 – 26).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi jajaran Polda Kepri dalam memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian menghadapi dinamika keamanan, sosial, ekonomi hingga perkembangan investasi di wilayah Kepulauan Riau.
Gelar Operasional tersebut dihadiri Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, para Pejabat Utama Polda Kepri, para Kapolres/ta jajaran Polda Kepri serta para Kabagops.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, foto bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penayangan video, pembacaan doa dan laporan Ketua Pelaksana. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan pimpinan Polda Kepri.
Dalam arahannya, Kapolda Kepri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama menghadapi berbagai dinamika yang dapat memengaruhi stabilitas wilayah.
Kepulauan Riau dinilai memiliki posisi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional serta memiliki potensi besar di sektor investasi, industri, pariwisata dan perdagangan.
Karena itu, keamanan dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan kepercayaan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Kapolda Kepri menegaskan prinsip “Secure Kepri for Secure Investment”, yakni menciptakan kondisi Kepri yang aman sehingga masyarakat, pelaku usaha dan investor dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman, tertib serta memperoleh kepastian hukum.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh jajaran diminta tidak hanya mengandalkan langkah penegakan hukum, tetapi juga memperkuat deteksi dini, mitigasi, komunikasi, pendekatan persuasif serta kolaborasi.
Setiap informasi yang berkembang, termasuk persoalan investasi, konflik sosial, kegiatan masyarakat maupun isu di media sosial, harus terlebih dahulu diverifikasi dan dianalisis secara tepat sebelum ditindaklanjuti.
Penegakan hukum tetap dilakukan apabila ditemukan adanya pelanggaran, namun harus dilaksanakan secara terukur dan berdasarkan informasi yang akurat.
Dalam forum tersebut, Kapolresta Barelang juga turut mengikuti pemaparan sebagai salah satu pejabat kewilayahan yang menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polresta Barelang.
Kehadiran Kapolresta Barelang menjadi bagian dari komitmen Polresta Barelang dalam mengikuti evaluasi, menyampaikan kondisi serta perkembangan situasi Kamtibmas, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan arahan pimpinan Polda Kepri dapat ditindaklanjuti di wilayah hukum Polresta Barelang.
Sementara itu, Wakapolda Kepri menekankan bahwa komitmen dalam menjaga dan mengamankan investasi harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
Jajaran kepolisian diminta mampu menjaga keamanan pemerintahan dan kepala daerah, stabilitas politik dan keamanan, pembangunan serta investasi.
Di sisi lain, langkah penegakan hukum secara terukur harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang secara nyata menimbulkan gangguan.
Pendekatan persuasif, dialogis dan mediasi juga menjadi perhatian, khususnya dalam menghadapi potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan dapat diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
Selain itu, jajaran Polda Kepri diminta terus meningkatkan kualitas informasi intelijen, melakukan pemetaan potensi ancaman, memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kemampuan pimpinan satuan dalam membaca perkembangan situasi.
Setiap personel dan satuan juga diharapkan tidak sekadar menunggu perintah. Potensi gangguan yang ditemukan harus mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Kapolda Kepri kembali mengingatkan agar jajaran tidak membiarkan sebuah persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Setiap potensi kerawanan harus diantisipasi sejak awal melalui komunikasi, pendekatan dan mitigasi. Para Kapolres dan Kasat Intelkam juga diminta melihat setiap persoalan secara utuh serta memperkuat koordinasi antar-fungsi, baik di tingkat Polda maupun Polres.
Selain aspek Kamtibmas, evaluasi juga diarahkan pada peningkatan kinerja penanganan perkara, pengawasan terhadap laporan pengaduan masyarakat, evaluasi pola operasi, penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta pemeliharaan kekompakan seluruh personel.
Di bidang kehumasan, Kapolda Kepri memberikan penekanan agar keberhasilan pengungkapan perkara yang memiliki nilai edukasi bagi masyarakat dapat dikemas menjadi success story.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui hasil akhir sebuah pengungkapan kasus, tetapi juga dapat memahami bagaimana proses kerja Polri dalam menangani persoalan tersebut.
Melalui Gelar Operasional Semester I Polda Kepri Tahun 2026, jajaran kepolisian di wilayah Kepulauan Riau diharapkan semakin solid, responsif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Polresta Barelang, kehadiran Kapolresta dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan memastikan langkah deteksi dini, mitigasi serta pemeliharaan Kamtibmas terus berjalan di wilayah Kota Batam.
Situasi keamanan yang aman dan kondusif diharapkan dapat memberikan ruang yang positif bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus mendukung pembangunan, dunia usaha dan iklim investasi di Kota Batam maupun Kepulauan Riau.
Polresta Barelang juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Masyarakat yang membutuhkan kehadiran atau bantuan kepolisian dapat memanfaatkan layanan Call Center Polisi 110 untuk menyampaikan laporan maupun permintaan bantuan kepolisian.
Polresta Barelang mengimbau masyarakat tidak ragu menggunakan layanan tersebut apabila menemukan gangguan Kamtibmas atau membutuhkan pelayanan kepolisian.
