Batammediaindonesia.com, Batam – Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia menjadi perhatian dalam Seminar Internasional dan Misa Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 yang digelar di Grand Ballroom Pacific Palace Hotel Batam, Minggu (20 – 09 – 2026).
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., turut hadir dalam kegiatan yang mengangkat isu perlindungan pekerja migran, pencegahan perdagangan orang, serta pentingnya mewujudkan migrasi yang aman dan legal.
Seminar tersebut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang dapat dialami pekerja migran.
Sejumlah pihak turut hadir, di antaranya Dirjen KP2MI Rinardi, S.E., M.Sc., Anggota Komisi III DPR RI Yulius Setiarto, Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi, S.I.K., M.H., Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Direktur Eksekutif Stella Maris Batam, Wali Kota Batam yang diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan para peserta seminar.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, kepolisian, lembaga perlindungan pekerja migran, dunia usaha hingga masyarakat.
Menurutnya, upaya perlindungan juga perlu dimulai sejak seseorang berada di daerah asal dan belum berangkat ke luar negeri. Edukasi, pelatihan, serta pemahaman mengenai prosedur bekerja secara legal dinilai penting agar calon pekerja migran tidak mudah terjebak dalam praktik perekrutan ilegal.
Kapolda Kepri juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus yang dapat mengarah pada penipuan, eksploitasi, perekrutan ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang.
Polda Kepri, kata dia, berkomitmen melakukan langkah pencegahan dan penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban.
Migrasi Aman Dimulai dari Informasi yang Benar
Persoalan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan dan penempatan di luar negeri. Informasi yang benar sejak awal menjadi salah satu hal penting agar calon pekerja migran memahami pekerjaan, negara tujuan, prosedur keberangkatan, serta hak dan kewajibannya.
Dalam konteks tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan tinggi tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai perusahaan, pekerjaan, maupun prosedur penempatan.
Kehati-hatian menjadi semakin penting ketika proses perekrutan dilakukan melalui jalur yang tidak resmi atau tanpa dokumen dan informasi yang dapat diverifikasi.
Karena itu, penguatan edukasi dan akses terhadap informasi resmi menjadi bagian penting dalam mencegah calon pekerja migran menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang.
Sementara itu, Dirjen KP2MI Rinardi menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran pada akhirnya harus berorientasi pada kesejahteraan.
Pekerja migran perlu memperoleh informasi yang benar dan perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga kembali ke Indonesia. Pemenuhan hak-hak pekerja migran juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan tersebut.
Rinardi menambahkan, pemerintah terus memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta peningkatan layanan pengaduan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang bagi praktik perekrutan ilegal sekaligus memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan yang layak.
Peran Masyarakat dalam Mencegah Perdagangan Orang
Pencegahan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Informasi mengenai tawaran kerja yang mencurigakan, proses perekrutan yang tidak jelas, maupun indikasi eksploitasi perlu mendapat perhatian dan dapat dilaporkan melalui saluran resmi yang tersedia.
Di sisi lain, calon pekerja migran juga perlu memastikan informasi mengenai pekerjaan dan proses keberangkatannya sebelum mengambil keputusan.
Seminar Internasional dan Misa Minggu Migran dan Pengungsi Sedunia 2026 di Batam tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa migrasi bukan hanya persoalan perpindahan seseorang dari satu negara ke negara lain, tetapi juga menyangkut keselamatan, hak, martabat, dan kesejahteraan manusia.
Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat untuk menciptakan migrasi yang aman, tertib, legal dan manusiawi.
Dengan perlindungan yang dibangun sejak tahap awal, risiko penipuan, eksploitasi, perekrutan ilegal dan perdagangan orang diharapkan dapat dicegah sebelum menimbulkan korban.
