Batammediaindonesia.com, Batam – Penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Rudi Setiawan saat melaksanakan kegiatan Koordinasi Pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Kamis (24 – 09 – 2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara jajaran Inspektorat Jenderal dengan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kepulauan Riau.
Koordinasi pimpinan diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara profesional, berintegritas, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain memperkuat koordinasi organisasi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengingatkan jajaran agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Rudi Setiawan hadir bersama sejumlah pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal Kemenimipas. Turut serta Inspektur Wilayah I Anak Agung Gde Krisna beserta sejumlah pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal Kemenimipas.
Salah satu penekanan yang disampaikan dalam koordinasi tersebut adalah pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas, termasuk komitmen untuk tidak menerima suap maupun gratifikasi dari pihak mana pun.
Menurut Rudi, kewenangan yang diberikan negara kepada setiap aparatur harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Integritas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus nama baik organisasi.
“Jaga integritas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh negara disalahgunakan. Jaga nama baik organisasi dan ingat selalu bahwa setiap apa yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan,” pesan Rudi Setiawan.
Selain penguatan integritas, satuan kerja yang menjadi lokus kegiatan juga didorong untuk berpartisipasi dalam Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Survei tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dorongan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas secara internal, tetapi juga membutuhkan masukan dari masyarakat sebagai penerima layanan.
Imigrasi Kepri Tegaskan Komitmen Pelayanan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menyambut baik arahan yang disampaikan oleh Irjen Kemenimipas.
Menurut Guntur, koordinasi pimpinan tersebut menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Arahan dan pesan yang disampaikan Bapak Irjen menjadi penguatan bagi kami seluruh jajaran Imigrasi yang ada di Kepulauan Riau. Integritas petugas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas,” ujar Guntur.
Ia menegaskan, jajaran Imigrasi Kepulauan Riau berkomitmen memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Imigrasi berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas,” lanjutnya.
Koordinasi pimpinan di Kepulauan Riau tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan pengawasan internal di lingkungan Kemenimipas. Sinergi antara Inspektorat Jenderal dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat terus diperkuat.
Penguatan pengawasan internal menjadi penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, jajaran Kemenimipas di Kepulauan Riau diharapkan semakin konsisten menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjalankan kewenangan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
