Batammediaindonesia.com, Batam – Pernyataan seorang pria berinisial P melalui pesan WhatsApp kepada Pimpinan Umum BintangBaruNews.com, Haris Dianto, menuai keberatan. Kalimat yang mengaitkan penghasilan wartawan dengan istilah “abu-abu di lapangan” dinilai berpotensi membangun stigma negatif terhadap independensi dan integritas profesi jurnalistik.
Persoalan tersebut bermula setelah pihak berinisial P menghubungi Haris dan meminta agar pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Batam diturunkan (take down).
Sebelumnya, redaksi BintangBaruNews.com telah menerbitkan berita berjudul “Rokok Ilegal Merek Lenox Marak di Kepri, Kinerja dan Pengawasan Bea Cukai Batam Dipertanyakan Publik” pada 9 November 2026.
Sehari setelah pemberitaan tersebut diterbitkan, P menghubungi Haris melalui pesan WhatsApp dan meminta agar berita dimaksud diturunkan.
Menanggapi permintaan tersebut, Haris mempertanyakan alasan permintaan penurunan berita sekaligus meminta penjelasan mengenai kapasitas P dalam menyampaikan permintaan tersebut.
Namun, jawaban yang diterima justru memunculkan keberatan.
Dalam percakapan WhatsApp tersebut, P menyampaikan:
“Saya bantu wartwan juga bg, saling paham lah KLO wartawan gaji tak, cuma berharap sama abu2 d lapangan sama kerjasama instansi”
Haris kemudian kembali meminta penjelasan mengenai maksud pernyataan tersebut. Akan tetapi, P menjawab:
“Artikan Sendiri om”
Bagi Haris, pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan pilihan kata dalam percakapan pribadi. Sebab, penggunaan istilah “abu-abu di lapangan” yang dikaitkan dengan penghasilan wartawan dan kerja sama dengan instansi berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah profesi wartawan identik dengan praktik yang tidak transparan.
“Saya keberatan dengan pernyataan tersebut. Jangan sampai profesi wartawan digeneralisasi seolah-olah dalam menjalankan tugas jurnalistik hanya mengharapkan sesuatu yang abu-abu di lapangan. Wartawan bekerja berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kode etik, bukan berdasarkan asumsi atau stigma seperti itu,” tegas Haris.
Keberatan Pemberitaan Seharusnya Disampaikan Melalui Mekanisme Pers
Haris menegaskan, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, tersedia mekanisme jurnalistik yang dapat ditempuh, termasuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab kepada redaksi.
Menurutnya, permintaan penurunan berita tidak serta-merta harus dipenuhi tanpa terlebih dahulu memeriksa substansi keberatan, akurasi informasi, serta kepentingan publik yang terkandung dalam pemberitaan tersebut.
“Kalau memang ada keberatan terhadap pemberitaan, silakan sampaikan berdasarkan fakta. Kami terbuka terhadap klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab. Tetapi jangan kemudian menggeneralisasi wartawan seolah-olah bekerja dengan mengharapkan sesuatu yang abu-abu di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan pengawasan terhadap penegakan ketentuan di bidang cukai.
Karena itu, substansi pemberitaan harus dinilai berdasarkan fakta, dokumentasi, konfirmasi kepada pihak terkait, serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan atau permintaan sepihak untuk menghapus pemberitaan.
Haris menambahkan, independensi pers merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga. Wartawan tidak boleh mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan jurnalistik, sementara pihak yang keberatan juga memiliki ruang untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Atas pernyataan tersebut, Haris menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa somasi secara personal kepada pihak berinisial P.
Ia memberikan kesempatan selama 2 x 24 jam kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi mengenai maksud pernyataan yang disampaikan melalui WhatsApp tersebut.
“Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada klarifikasi atau penjelasan yang dapat meluruskan maksud pernyataan tersebut, saya akan mempertimbangkan untuk melayangkan somasi secara personal. Saya ingin ada penjelasan yang jelas, karena persoalan ini menyangkut kehormatan dan integritas profesi wartawan,” tegas Haris.
Meski demikian, Haris menyatakan tetap mengedepankan penyelesaian secara baik dan profesional. Somasi tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk meminta penjelasan sekaligus memberikan ruang kepada pihak yang bersangkutan agar dapat meluruskan pernyataannya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti menghalangi siapa pun untuk menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan. Sebaliknya, setiap pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi dan menggunakan mekanisme pers yang berlaku.
“Kritik terhadap pemberitaan silakan, koreksi jika ada kekeliruan juga silakan. Tetapi jangan merendahkan atau membangun stigma terhadap profesi wartawan. Pers harus tetap independen, dan kehormatan profesi juga harus dijaga,” tutup Haris.
Redaksi menyajikan pemberitaan ini berdasarkan dokumentasi percakapan WhatsApp antara Haris Dianto dan pihak berinisial P. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi kepada yang bersangkutan guna memberikan penjelasan mengenai maksud pernyataannya. Apabila terdapat tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab, redaksi akan memberikan ruang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
