Batammediaindonesia.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan birokrasi yang masih dinilai berbelit-belit dan belum bekerja secara efisien. Menurutnya, birokrasi seharusnya menjadi instrumen yang memudahkan masyarakat, bukan justru menjadi penghambat berbagai program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14 – 08 – 26).
Prabowo mengatakan, pembenahan birokrasi menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah agar berbagai kebijakan yang telah dirancang dapat benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan yang sebelumnya dihadapi para petani, mulai dari kesulitan memperoleh pupuk, harga gabah yang rendah saat panen, hingga berbagai aturan yang dinilai terlalu berbelit-belit.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pembenahan birokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten juga harus melakukan evaluasi dan memastikan setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Kalau saya berbicara, saya tidak hanya berbicara pemerintah pusat. Justru saya juga berbicara kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengar suara rakyat,” tegas Prabowo.
Presiden mengatakan, masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui apakah sebuah program pemerintah benar-benar berjalan atau hanya berhenti pada tingkat administrasi.
“Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat,” lanjutnya.
Prabowo juga menyoroti potensi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh oknum birokrat untuk memperkaya diri sendiri, keluarga maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat pembangunan nasional.
“Ini harus kita berantas, bukan kita tutup-tutupi,” tegasnya.
Presiden menilai, perkembangan teknologi digital dan keterbukaan informasi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus semakin terbuka, responsif, dan mampu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan rakyat.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghambat pembangunan serta membahayakan kemajuan bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh unsur pemerintahan dan para pemimpin politik untuk bersama-sama melakukan pembenahan.
Selain persoalan birokrasi, Prabowo menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada angka pertumbuhan dan investasi. Setiap investasi, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan penting dalam pidato kenegaraan tahun ini. Pemerintah didorong untuk memangkas birokrasi yang tidak perlu, mempercepat pelayanan, mendengarkan suara masyarakat, serta memastikan program yang telah dirancang tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Sumber: Yt SekretariatPresiden
