Batammediaindonesia.com, Batam — Polda Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kepulauan Riau. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program nasional pemerintah berjalan sesuai ketentuan sekaligus meminimalkan potensi risiko dalam pelaksanaannya.
Penguatan pengawasan menjadi salah satu perhatian dalam video conference (vicon) bersama Wakapolri yang diikuti Polda Kepri dan Polres/Ta jajaran, Jumat (11 – 09 – 2026).
Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran dalam mengawal pelaksanaan MBG. Program dengan cakupan yang luas tersebut dinilai tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan rutin, melainkan sebagai program nasional yang membutuhkan pengawasan secara serius dan berkelanjutan.
“Program ini jangan dilihat hanya sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai program nasional yang harus kita kawal bersama dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wakapolri.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Polda Kepri mendorong jajaran di tingkat wilayah untuk melakukan pengawasan secara langsung. Pengecekan lapangan menjadi bagian penting agar kondisi pelaksanaan MBG dapat diketahui secara faktual, tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
Pengawasan tersebut mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus evaluasi apabila ditemukan hal-hal yang membutuhkan perbaikan. Dengan pendekatan tersebut, setiap potensi persoalan diharapkan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Biddokkes Polda Kepri Ikut Pantau Aspek Kesehatan
Aspek kesehatan menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam pengawasan MBG. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kepri terus melakukan pemantauan serta memberikan pembaruan mengenai hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan.
Informasi dari hasil pemantauan tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis dan evaluasi. Langkah ini penting untuk mendukung perbaikan tata kelola serta memastikan pelaksanaan program tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan penerima manfaat.
Selain pemeriksaan, upaya mitigasi risiko juga menjadi bagian dari pengawalan. Potensi permasalahan diharapkan dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Setiap temuan yang muncul juga didorong untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
SOP Tidak Cukup Hanya Dibuat, Harus Diawasi dan Dievaluasi
Dalam pelaksanaan program berskala nasional, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu instrumen penting. Namun, penerapan SOP dinilai harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi.
Wakapolri menegaskan bahwa SOP tidak hanya harus dilaksanakan, tetapi juga dikontrol dan dievaluasi secara konsisten.
“SOP harus dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi,” tegasnya.
Arahan tersebut menjadi penekanan agar pengawasan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Pelaksanaan di lapangan juga perlu diperiksa secara berkala sehingga apabila terdapat kekurangan, dapat segera dilakukan perbaikan.
Perkuat Koordinasi dengan BGN
Untuk mendukung pengawasan, Polda Kepri bersama Polres/Ta jajaran terus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung proses pemantauan, evaluasi, serta penanganan berbagai hal yang membutuhkan tindak lanjut dalam pelaksanaan MBG di wilayah Kepulauan Riau.
Pengawasan dan koordinasi menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan, tetapi juga oleh bagaimana seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Polda Kepri menegaskan, pengawalan terhadap MBG merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program nasional pemerintah.
Pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, terukur, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong adanya evaluasi berkelanjutan.
Melalui pengawasan langsung, evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta koordinasi dengan pihak terkait, Polda Kepri berkomitmen mendukung agar pelaksanaan MBG di wilayah Kepulauan Riau berjalan sesuai ketentuan dan terus mengalami perbaikan.
Dengan pengawasan yang konsisten, program MBG diharapkan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang menjadi penerima program.
