Batammediaindonesia.com, Padang – Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB) dengan mendorong keterlibatan berbagai sektor. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa target eliminasi TB pada 2030 tidak dapat dicapai hanya melalui kerja pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga riset, industri, pemerintah daerah hingga masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Benjamin saat membuka Konferensi Kerja (Konker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII di The ZHM Premiere Hotel, Padang, Jumat (18 – 09 – 2026).
Menurutnya, pencegahan dan pengobatan TB menjadi salah satu perhatian pemerintah. Penyakit yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut merupakan infeksi menular yang dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditemukan dan ditangani secara tepat.
“Untuk mengakhiri epidemi TB ini agar Indonesia terbebas dari TB, pemerintah tidak bisa sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak dan lintas sektor,” ujar Benjamin.
Ia menyebut PDPI memiliki peran penting dalam mendukung program tersebut, terutama melalui kontribusi keilmuan, penyusunan dan penerapan standar klinis, pendidikan tenaga medis, serta penguatan jejaring profesional.
Target Eliminasi TB Membutuhkan Kerja Bersama
Benjamin menjelaskan, penanganan TB membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar memberikan pengobatan kepada pasien. Upaya menemukan kasus sedini mungkin, memastikan pasien menyelesaikan pengobatan, melakukan pelacakan kontak, serta memperbaiki faktor lingkungan dan sosial yang dapat meningkatkan risiko penularan menjadi bagian penting dari pengendalian TB.
Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat riset, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat berkontribusi melalui pengembangan riset dan inovasi, termasuk di bidang vaksin, diagnostik, obat-obatan, serta teknologi kesehatan yang dapat mendukung penanggulangan TB berbasis bukti ilmiah.
Dari sektor industri, pemerintah berharap adanya dukungan dalam penyediaan produk kesehatan, penguatan produksi dan distribusi, serta menjaga keberlanjutan ketersediaan kebutuhan penanggulangan TB.
“Sedangkan Kemenkes sendiri akan memimpin implementasi program, penguatan layanan, deteksi, pengobatan dan pencapaian target eliminasi TB nasional,” jelasnya.
1.349 Dokter Paru Ikuti Konker PDPI
Ketua Panitia Konker PDPI ke-XVIII, Dr. Oea Khairsyaf, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.349 dokter paru dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain dokter spesialis paru, kegiatan juga melibatkan tenaga kesehatan, akademisi, peneliti, peserta didik, serta berbagai pihak yang berkaitan dengan bidang kesehatan paru.
Konker PDPI ke-XVIII mengusung tema “Expanding Horizons in Every Breath”. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 16 hingga 19 September 2026 dan mencakup forum ilmiah, workshop, simposium, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu kegiatan pengabdian masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni Kamis (17 – 09 – 2026) di Puskesmas Pauh Padang dan Jumat (18 – 09 – 2026) di Kantor Camat Lubuk Begalung.
Sebanyak 300 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan dan skrining TB dalam kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini melibatkan 300 warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan dan skrining TB. Pelaksanaan CKG ini merupakan kerja sama PDPI dengan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang,” kata Oea.
Sumbar Disebut Masuk Empat Besar Prevalensi TB
Ketua PDPI Sumatera Barat, Dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), mengatakan Sumatera Barat menghadapi tantangan cukup besar dalam penanggulangan TB. Ia menyebut Sumbar berada pada peringkat keempat prevalensi kasus TB tertinggi di Indonesia.
Karena itu, PDPI Sumbar berkomitmen membantu mempercepat upaya eliminasi TB dengan melibatkan berbagai pihak.
Menurut Masrul, persoalan TB tidak hanya berkaitan dengan aspek medis. Kondisi sosial dan lingkungan juga memiliki kaitan dengan risiko penularan maupun perkembangan penyakit.
Faktor seperti kekurangan gizi, kondisi hunian yang padat, lingkungan yang kurang sehat, ventilasi yang tidak memadai, minimnya pencahayaan alami, serta kebiasaan hidup tidak sehat perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan.
“Penyebaran TB itu berkaitan dengan malnutrisi atau kekurangan gizi, kondisi tempat tinggal seperti padat penduduk dan kumuh atau dengan ventilasi dan cahaya matahari yang kurang, serta perilaku hidup yang tidak sehat,” jelas Masrul.
Bukan Hanya Pasien, Kontak Erat Juga Perlu Diperiksa
Salah satu hal penting dalam pengendalian TB adalah menemukan orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif.
Masrul menjelaskan, seseorang yang tinggal serumah atau memiliki kontak dekat dengan penderita TB dapat memiliki risiko terpapar bakteri penyebab TB. Karena itu, pemeriksaan terhadap kontak erat menjadi bagian penting untuk menemukan infeksi lebih awal.
Pada kondisi tertentu, seseorang dapat mengalami infeksi TB laten, yakni terdapat bakteri TB di dalam tubuh tetapi belum menimbulkan gejala penyakit TB aktif. Orang dengan infeksi TB laten umumnya tidak mengalami gejala dan tidak menularkan TB seperti penderita TB aktif.
Namun, infeksi tersebut dapat berkembang menjadi TB aktif apabila kondisi daya tahan tubuh menurun. Karena itu, kelompok yang memiliki risiko dan memenuhi kriteria medis perlu mendapatkan pemeriksaan serta penanganan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.
Edukasi dan Deteksi Dini Jadi Kunci
Upaya mencapai eliminasi TB pada 2030 pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pengobatan setelah seseorang sakit. Edukasi, deteksi dini, pemeriksaan kontak erat, kepatuhan menjalani pengobatan, perbaikan gizi, serta peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal merupakan bagian yang saling berkaitan.
Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan agar penanganan TB tidak berhenti di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah, organisasi profesi, akademisi, lembaga riset, dunia usaha dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memutus mata rantai penularan.
Dengan pendekatan tersebut, target eliminasi TB diharapkan dapat didukung melalui penemuan kasus lebih cepat, pengobatan yang tepat dan tuntas, serta pencegahan penularan di lingkungan masyarakat.
